(1/13) Tahun 70-an, Indonesia membangun +61.000 SD Inpres dalam +5 tahun. Anak2 dari desa sampai kota mulai mendapat akses pendidikan. Tapi, tangga itu berhenti di tingkat dasar. Tak ada SMP Inpres. Tak ada SMA Inpres. Anak2 didorong bermimpi, tapi tak tuntas disiapkan jalannya.

(2/13) Banyak yg bilang saat itu negara kekurangan dana. Ada pula yg khawatir kalau pendidikan terlalu tinggi tapi tak ada lapangan kerja, maka takut lahir pengangguran terdidik. Sistem pun terhenti di tengah jalan. Padahal justru saat itulah anak2 mulai menggantungkan harapan.

(3/13) Saat itu, Korea Selatan jg miskin dan baru pulih dari perang. Tapi mereka memilih melanjutkan pendidikan menengah dan tinggi. Awalnya tak mudah, ada sarjana yg jadi sopir. Tapi saat industri tumbuh, mereka siap. Sopir jadi supervisor pabrik. Supervisor naik jadi manajer.

(4/13) Hari ini, 70% anak muda Korsel bergelar sarjana. Indonesia? Masih sekitar 10%. Perbedaan ini bukan hanya soal ijazah, tapi juga soal kesiapan. Negara yg serius membangun manusianya, akan lebih siap menyambut masa depan. Negara yg menunda, akan terus tertinggal.

(5/13) Indonesia memang berhasil menghadirkan SD untuk hampir semua anak. Tapi hanya 45% yang sempat mengecap SMA. Hingga kini, 55% pekerja kita hanya lulusan SMP ke bawah. Mayoritas bekerja di sektor informal. Mereka kuat, gigih, tapi sulit naik kelas.

(6/13) Kini kita menghadapi bonus demografi. Usia produktif melimpah. Tapi, tanpa kesiapan pendidikan dan pelatihan ulang, peluang ini bisa berubah menjadi beban. Dunia kerja berubah cepat. Gelar sekolah hari kemarin tidak cukup untuk pekerjaan hari esok.

(7/13) Kita perlu selesaikan pekerjaan besar yg dulu belum tuntas. Membangun SMP dan SMA, memastikan semua bisa lanjutkan hingga lulus. Tapi itupun belum cukup. Kita jg harus membuka kembali pintu pendidikan bagi mereka yg sudah dewasa, yg dulu terpaksa berhenti di tengah jalan.

(8/13) Lebih dari 50 juta orang dewasa Indonesia belum punya kualifikasi kerja yg memadai. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena sistem tak hadir ketika mereka butuh. Sekarang saatnya sistem yg mendatangi mereka. Bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai koreksi sejarah.

(9/13) Belajar tak boleh dibatasi usia. Jika ada yg ingin belajar di usia 15, 35 ataupun 55, maka negara harus siap menyediakan jalannya. Paket A, B, C, dan Universitas Terbuka harus diperkuat. Re-entry harus jadi jalur utama, bukan jalur darurat.

(10/13) Pelatihan ulang harus relevan dgn kebutuhan nyata. Petani bisa belajar mengelola sensor irigasi. Penjahit belajar desain pola digital. Pedagang kaki lima belajar higienitas dan promosi lewat media sosial. Pelatihan bukan soal keterampilan saja, tapi arah hidup yg baru.

(11/13) Kita perlu jadikan pendidikan ulang orang dewasa sbg budaya dan agenda nasional. Pemerintah daerah bisa buka pusat belajar di kampung2. Dunia usaha ikut merancang pelatihan. Alumni program Paket C bisa jadi mentor. Belajar kembali bukan hal memalukan, tapi membanggakan.

(12/13) Negara perlu akui pengalaman kerja sbg bagian dari pendidikan. Kita punya KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yg bisa didorong dan diperkuat utk itu. Tukang bangunan, juru masak, perawat lansia bisa dapat sertifikasi resmi atas keahlian yg lahir dari praktik.

(13/13) Dulu kita berani membangun sekolah dalam jumlah besar secara cepat karena kita tahu itu penting. Hari ini, keberanian yg sama juga dibutuhkan. Mari kita tuntaskan tangga pendidikan yg dulu terhenti. Agar tak ada yg tertinggal, karena masa depan tak akan menunggu. 🙏🏼